Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Sosok keempat menteri itu menurut Ketua MK Suhartoyo adalah:
a. Muhadjir Effendy: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
c. Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan
d. Tri Rismaharini: Menteri Sosial
Selain keempat menteri itu, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Menurut Suhartoyo, para pihak itu akan dipanggil untuk menghadiri sidang pada hari Jumat (5/4/2024). Dia mengatakan MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri.
Namun, Suhartoyo mengatakan hakim MK menilai keterangan dari lima pihak itu penting. Dia mengatakan para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.
“Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” katanya.
Bagaimana tanggapan para menteri?
Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir mengatakan akan membuat keputusan soal kehadiran jika sudah menerima surat pemanggilan dari MK.
“Keputusannya nanti kalau memang ada surat panggilan,” kata Muhadjir dikutip dari detikcom.
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunggu panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024.
Airlangga belum mau bicara banyak tentang namanya yang disebut-sebut di sidang pilpres. Dia ingin bicara setelah ada pemberitahuan resmi.
“Kami tunggu panggilannya. Ya kita tunggu panggilannya. Undangannya belum ada,” kata Airlangga dikutip dari CNN Indonesia.
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
“Insya Allah saya hadir di MK,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Tri Rismaharini
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan panggilan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Risma mengatakan pihaknya belum menerima surat panggilan resmi dari MK, meski telah beredar informasi terkait panggilan MK terhadap dirinya dan tiga menteri lainnya di kabinet Joko Widodo.
Meski begitu, dia memastikan apabila menerima undangan panggilan dari MK untuk memberikan keterangan, dirinya siap menghadiri panggilan tersebut.
“Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, ya saya datang lah,” kata Risma dikutip dari CNN Indonesia.
Artikel Selanjutnya
Sah! Ini Nomor Urut Capres-Cawapres 2024
(mij/mij)